Pembentukan UPTD, Solusi Optimalkan PAD Parkir

09 Oktober 2017 - 12:45:42 WIB Kategori Artikel : Politik


BATANG - Guna mengoptimalkan pendapatan retribusi pengelolaan parkir dan mencegah terjadinya kebocoran. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang telah melakukan berbagai inovasi dan kreasi. Seperti halnya dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Parkir.

“Jadi pembentukan UPTD khusus untuk menangani seluruh pengelolaan parkir di Kota Palembang ini tak lain untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir dan menekan terjadinya kebocoran,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Palembang, Drs.K Sulaiman Amin, saat menerima kunjungan kerja anggota komisi C DPRD Kabupaten Batang.

Bahkan, dikatakan Sulaiman, untuk lebih mengoptimalkan pemasukan PAD dari sektor parkir, Dishub Palembang telah menempatkan UPTD Parkir di setiap Kecamatan. Karena menurutnya, pertumbuhan kantong kantong parkir di tiap Kecamatan merupakan suatu potensi yang harus dikelola dengan baik.

“Ada 16 UPTD yang dibagi di tiap Kecamatan. Pembagian wilayah UPTD ini dilakukan agar pengawasan titik titik parkir lebih mudah dan lebih terkontrol. Karena di Kota Palembang ini, terhitung ada 800 titik kantong parkir. Yang mana dampaknya kedepan tentu ada pada peningkatan PAD di sektor parkir,” ungkapnya.

Disebutkan Sulaiman, dengan telah dibentuknya UPTD Parkir itu, potensi PAD Kota Palembang dari sektor parkir setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2015 saja, potensi PAD parkir yang dimiliki mencapai Rp 7,2 milyar dan dapat dicapai Rp 6,2 milyar. Sedang pada tahun 2016, potensi PAD parkir naik menjadi Rp 10 milyar dan dapat dicapai sekitar Rp 7,5 milyar.

“Potensi PAD dari sektor parkir akan terus meningkat, seiring dengan berjalannya pengelolaan yang baik dan benar. Dalam waktu dekat ini kami juga akan membentuk Perusahaan Daerah (Perusda) untuk mengelola parkir di Kota Palembang. Sudah masuk dalam Raperda, tinggal menunggu pengesahannya saja. Sehingga kami meyakini, potensi PAD dari sektor parkir bisa mencapai Rp 25 milyar,” bebernya.

Sulaiman mengatakan, bahwa untuk penarikan jasa parkir di Kota Palembang menggunakan Perda nomor 16 tahun 2011. Besaran tarifnya roda dua Rp 1000, dan roda empat Rp 2000.

“Sesuai Perda nomor 14 tahun 2011, Dishub Kota Palembang hanya menarik retribusi parkir kendaraan yang ada pada pinggir pinggir jalan saja. Sedang untuk parkir yang ada pada dalam mall, bank dan lain sebagainya, itu masuk dalam pajak bukan retribusi,” terangnya.

Ketua Komisi C DPRD Batang, Sunarto, menyampaikan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dishub Kabupaten Batang perlu menerapkan sistem pengelolaan parkir yang dimiliki Kota Palembang. Sebab, selama ini menurutnya pemasukan PAD dari sektor parkir belum maksimal dan cenderung terjadi kebocoran.

“Dishub Batang harus menerapkan sistem yang dimiliki Kota Palembang, agar potensi PAD di sektor parkir bisa berjalan optimal. Seperti pembentukan UPTD khusus parkir, mengajukan pembentukan Perusda, dan menaikkan nominal penarikan jasa parkir. Karena Perda yang mengatur penarikan jasa parkir di Batang Rp 500 untuk roda dua dan Rp 1000 untuk roda empat,” tegasnya.

Dikatakan Sunarto, selama ini pemasukan PAD dari sektor parkir di Kabupaten Batang tidak berjalan maksimal. Karena dari potensi yang dimiliki sekitar Rp 3 miliar, Dishub Kabupaten Batang hanya sanggup mencapai Rp 400 juta saja. Tidak menutup kemungkinan, hal itu disebabkan karena terjadinya kebocoran dimana mana.

“Kalau sistem pengelolaan parkir sudah diperbaiki, saya kira potensi PAD Kabupaten Batang dari sektor parkir bisa mencapai Rp 10 miliar. Untuk itu, akan segera kami rapatkan dan masukan dalam pandangan fraksi,” tandasnya. (ap6)

Penulis: M. Dhia Thufail & Redaktur: Dony Widyo

Sumber : http://radarpekalongan.com

 


LINK TERKAIT