Hadir Jadi Saksi di Sidang e-KTP, Gamawan: Saya Bela Integritas
Diposting pada 09 Oktober 2017
Oleh Administrator

Jakarta - Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku tidak pernah menerima apapun terkait kasus korupsi e-KTP. Dia dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara tersebut. Gamawan tampak hadir di

Selengkapnya

Tjahjo Kumolo Ingatkan Peserta Pilkada Tidak Pakai Isu SARA
Diposting pada 09 Oktober 2017
Oleh Administrator

Mendagri Tjahjo Kumolo (Liputan6.com/ Yanuar H) Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan agar pasangan calon yang menjadi peserta pilkada beradu konsep, untuk mewujudkan pembangunan di

Selengkapnya


SEKILAS TENTANG BPKD

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan atau disingkat BPKD adalah perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturah Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah sebelum BPKD dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atau disingkat DPPKD. dengan ditetapkannya Praturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), maka DPPKD berubah menjadi BPKD.

BPKD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

BPKD mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
  4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PORTAL APLIKASI KEUANGAN

Portal Aplikasi Keuangan merupakan kumpulan aplikasi dalam pengelolaan kuangan daerah

KLIK DISINI UNTUK MASUK PORTAL

LINK TERKAIT