Tjahjo Kumolo Ingatkan Peserta Pilkada Tidak Pakai Isu SARA
Diposting pada 09 Oktober 2017
Oleh Administrator

Mendagri Tjahjo Kumolo (Liputan6.com/ Yanuar H) Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan agar pasangan calon yang menjadi peserta pilkada beradu konsep, untuk mewujudkan pembangunan di

Selengkapnya


SEKILAS TENTANG BPKD

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan atau disingkat BPKD adalah perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturah Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah sebelum BPKD dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atau disingkat DPPKD. dengan ditetapkannya Praturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), maka DPPKD berubah menjadi BPKD.

BPKD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

BPKD mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
  4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

APLIKASI

DASBOARD

Sebuah tampilan panel dari Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibuat dengan tujuan menampilkan informasi yang mudah dibaca dan dapat diakses secara realtime.

Sistem Informasi Eksekutif

Sistem yang dirancang bagi para pengambil kebijakan, dengan tujuan para pengambil kebijakan dapat mengetahui perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD secara real time.

SIRIP

SIRIP merupakan Sistem yang digunakan untuk melakukan rekonsiliasi realisasi anggaran Antara OPD dengan BPKD

IKD

IKD (Informasi Keuangan Daerah) merupakan link yang digunakan untuk menyajikan informasi - informasi terkait Keuangan Daerah di Kabupaten Pekalongan

SMS GATEWAY

Pusat akses informasi tentang PBB (sms autoreply atau autorespon)
Caranya dengan ketik INFO(SPASI)NOPPBBTAHUN kirim ke 081633334

SIMPERS

Sistem Informasi Persedian (SIMPERS) merupakan aplikasi yang dgunakan untuk mengelola semua jenis persediaan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

SIMBADA

Sistem Informasi Barang Daerah merupakan yang dgunakan untuk mengelola semua jenis aset baik aset tetap maupun aset lancar yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

SIAPADA

Sistm Informasi Pendapatan Daerah (SIAPADA) merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola pendapatan baik itu pajak mupun retribisi yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

LINK TERKAIT